BI Sultra dan Pemprov Luncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

Kendari – Sebagai bentuk upaya mengendalikan laju inflasi, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Baubau, Selasa (18/10/2022).
Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Abdul Rahim mewakili Gubernur Sultra, Ali Mazi yang berhalangan hadir pada acara tersebut. Abdul Rahim menuturkan, GNPIP merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk mengajak masyarakat melakukan pengendalian inflasi.
“Saya yakin dengan berbagai potensi yang dimiliki Sultra serta sinergi yang baik antara pemda, komponen pemerintah dan masyarakat, tantangan inflasi di Sultra dapat kita atasi,” tutur Abdul Rahim.
Menurutnya, laju inflasi dapat ditekan dengan menanam tanaman hortikultura di pekarangan rumah. Pasalnya, berdasarkan catatan BI, per September 2022 Sultra mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,42 persen dan tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang merah menjadi komoditas yang harganya memengaruhi angka inflasi.
Sementara itu, Kepala BI KPw Sultra, Doni Septadijaya menyampaikan bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita tidak dapat menutup mata dan telinga bahwa Sultra sedang menghadapi tantangan kenaikan inflasi, khususnya pada tanaman hortikultura.
“Namun inflasi ini ditekan oleh penurunan harga komoditas perikanan serta berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan,” ucap Doni.
Oleh karena itu, Doni menjelaskan, dalam GNPIP pihaknya memperkenalkan gerakan Tanam Cabe Kendalikan Inflasi (TABE). Dalam pengimplentasiannya, BI KPw Sultra melakukan penandatanganan MoU dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota, di antaranya Kota Baubau dan Wakatobi.
“Implementasinya telah diperluas di berbagai daerah seperti Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka Timur, hingga Bombana,” lanjut Doni.
Menurutnya kolaborasi antara BI, pemerintah, dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan untuk mengawal pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah polemik politik yang terjadi.
“Mari bersama kita perkuat sinergi untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” jelas Doni.
Peluncuran GNPIP Sultra dirangkaikan dengan penandatanganan MoU atas komitmen transaksi pemerintah daerah serta elektronifikasi transaksi. Selain itu, ada penandatanganan kerja sama antar-daerah pada komoditas bawang merah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan (Busel). Serta kerja sama antar-daerah pada komoditas telur ayam antara Kota Kendari dan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel). Lalu, penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Alsintan dan Saprotan, serta 70.000 bibit cabai merah, dan penyerahan PSBI Pasar Digital Baubau.


