Calon Ketua DPC PKB 17 Kabupaten/Kota di Sultra Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan

Kendari – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bagi para calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 17 kabupaten/kota se-Sultra di Kota Kendari.
Kegiatan yang dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ini merupakan langkah strategis partai dalam menyaring figur pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk menakhodai PKB di tingkat daerah.
Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani, menjelaskan bahwa pelaksanaan UKK ini merupakan bagian integral dari tahapan musyawarah cabang (muscab) serentak yang sebelumnya telah dilaksanakan di dua zona wilayah, yakni zona daratan dan zona kepulauan.
“UKK ini merupakan kelanjutan dari rangkaian muscab serentak yang telah kami gelar beberapa waktu lalu. Kami ingin memastikan bahwa nakhoda DPC di 17 kabupaten/kota merupakan sosok yang benar-benar siap bekerja untuk rakyat dan membesarkan partai,” ujar Jaelani, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Bang Jay itu menekankan poin krusial bagi para calon pemimpin daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa menjadi Ketua DPC bukan sekadar mengejar jabatan struktural, melainkan memikul tanggung jawab moral untuk menggaungkan “politik kehadiran”.
“Ketua yang terpilih nantinya harus mampu menggaungkan politik kehadiran di tengah masyarakat. PKB harus selalu hadir, bukan hanya menjelang pemilu, tetapi juga memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga di daerah masing-masing,” tegasnya.
Melalui uji kelayakan ini, DPW PKB Sultra berharap dapat melahirkan pemimpin yang adaptif serta mampu membaca dinamika politik lokal di Bumi Anoa. Selain itu, diharapkan pula terbentuk kepengurusan yang solid dan mampu merangkul seluruh kader hingga ke tingkat akar rumput.
Dengan penguatan struktur di tingkat kabupaten/kota, PKB Sultra optimistis dapat meningkatkan perolehan kursi serta kontribusi politik yang lebih signifikan dalam kontestasi politik mendatang.





