Diserahkan Pj. Gubernur, DIPA dan TKD TA 2024 Sultra Meningkat 1,16% Jadi Rp25,88 T
Sulawesi Tenggara – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada para bupati/wali kota dan kuasa pengguna anggaran satuan kerja lingkup Sultra di Kantor Gubernur Sultra, Senin (4/12/2023).
Penyerahan DIPA dan TKD ini sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Bumi Anoa tersebut kini naik 1,16 persen bila dibanding tahun sebelumnya, di mana alokasi anggaran tahun ini sekira Rp25,88 triliun.
Kanwil DJPb Sultra, Syarwan mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk Sultra tahun 2024 sebesar Rp25,88 triliun atau naik 1,16 persen dibanding tahun 2023. Alokasi ini terdiri atas alokasi untuk satker kementerian/lembaga Rp7,31 triliun serta Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp18,57 triliun.
“Di mana perincian anggaran yang dialokasikan ke satker kementerian/lembaga di Sultra sebesar Rp7,31 triliun tersebut digunakan untuk 447 satuan kerja yang dicairkan melalui 4 KPPN di wilayah Sultra (KPPN Kendari, KPPN Kolaka, KPPN Baubau, dan KPPN Raha),” katanya
Hal tersebut mencakup belanja pegawai Rp2,61 triliun, belanja barang Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,57 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp9,05 miliar.
Selanjutnya untuk anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) di lingkup Sultra tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp18,57 triliun atau naik 4,36 persen dibanding tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,45 triliun (naik 8,48 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,63 triliun (naik 4,20 persen), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,94 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp66,15 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,47 triliun (naik 0,53 persen).
Syarwan menambahkan, APBN 2024 akan difokuskan pada beberapa hal yakni perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan.
“Selain itu APBN tahun 2024 akan kita fokuskan pada penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah,” tambahnya.
Kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan baik antar-golongan maupun antar-wilayah.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBN untuk bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam mengelola APBN secara makin baik agar APBN dapat digunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
“Saya berpesan kepada para bupati dan wali kota, untuk memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui, pengelolaan dana TKD dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah,” katanya.
