Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Nasional

DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Dimiskinkan hingga Dijerat Pidana Mati

DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Dimiskinkan hingga Dijerat Pidana Mati
Ketua Komisi III Habiburokhman memberikan pandangan DPR terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR, Puan Maharani. Foto: Parlemen. (19/11/2026).

Nasional – DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah penantiannya berlangsung selama 18 tahun. Aturan baru ini menjadi salah satu instrumen hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah mendengarkan laporan Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, UU Perampasan Aset memiliki empat pilar utama yang mengedepankan keadilan dan pemulihan.

Pilar pertama mengatur asas dan ruang lingkup dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM) serta prinsip proporsionalitas. Cakupannya juga diperluas hingga kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Dalam ketentuan tersebut, sanksi pidana berat, termasuk pidana mati terhadap koruptor, tetap dipertahankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pilar kedua mengatur prosedur perampasan aset melalui mekanisme non-conviction based, yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pilar ketiga berkaitan dengan tata kelola dan transparansi pengelolaan aset melalui badan profesional independen berbasis sistem informasi aset.

Sementara pilar keempat berfokus pada restorasi berkeadilan, termasuk pengembalian aset kepada korban serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.

“Jaminan pengembalian aset kepada korban dan pelindungan proporsional bagi pihak ketiga beritikad baik,” ujar Habiburokhman.

Dengan disahkannya UU tersebut, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana kini memiliki landasan hukum baru. Harta yang berkaitan dengan kejahatan dapat menjadi objek perampasan sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Meski demikian, perampasan aset dan pidana mati merupakan dua hal berbeda. Pidana mati tetap harus memenuhi unsur serta persyaratan hukum yang berlaku dan tidak otomatis dijatuhkan hanya karena aset seseorang dirampas.

Penulis
Editor Kata
Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten