DPRD Sultra dan TBBM Pertamina Jadi Fokus Penjagaan TNI/Polri Jelang Demo 11 April di Kendari
Kendari – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari akan menjadi fokus penjagaan personel TNI/Polri saat demo mahasiswa pada 11 April 2022.
Sebanyak 1.980 personel TNI/Polri akan diturunkan untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi di Kendari. Karo Ops Polda Sultra, Kombes Pol Tumpal Damayanus mengatakan, pihaknya menyiagakan 1.255 personel dan TNI sebanyak 725 personel.
“Polri terdiri dari Brimob, Dalmas Ditsamapta Polda, Polres Konsel, Polres Konawe, dan Polresta Kendari. Kurang lebih sekitar 1255 personel ditambah TNI AD dari Yonif 725 Woroagi. Difokuskan di DPRD Sultra dan TBBM Pertamina,” katanya, Minggu (10/4/2022).
Sementara itu, demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 merupakan bagian dari penolakan terkait isu-isu nasional yang dinilai menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. Mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu 2024, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kenaikan BBM jenis Pertalite, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
Perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dinilai mengada-ada dan bertentangan konstitusi. Isu lain yang juga disuarakan para mahasiswa adalah pemindahan INK dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan IKN menuai banyak penolakan karena dianggap tidak tepat di tengah situasi Pandemi Covid-19. Padahal, masih banyak infrastruktur dasar di Indonesia, seperti sekolah, jalan, dan jembatan desa yang diabaikan tidak terpelihara.
Di sisi lain, harga BBM jenis Pertamax sangat memberatkan masyarakat bersamaan dengan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga Pertamax, masyarakat akan semakin terbebani dan terpaksa menggunakan Pertalite. Sementara, pasokan Pertalite akan semakin berkurang karena tingginya konsumsi masyarakat.
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga masalah yang belum mampu diatasi pemerintah. Masyarakat banyak yang menjerit. Bukan tanpa alasan, keberadaan minyak goreng sudah menjadi bagian kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sementara itu, Pemerintah juga telah menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu. Artinya, beberapa barang konsumsi yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian, seperti kopi kekinian dan tarif pulsa bisa semakin mahal.
