Eks Pejabat DPMPTSP Sultra Ungkap SK IUP PT CSM 475 Hektare Cacat Hukum

Kendari – Mantan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Joni Fajar, mengungkap bahwa surat keputusan (SK) pengaktifan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare cacat hukum.
Temuan tersebut disampaikan Joni saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026).
“Bahwa surat keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 651/DPM PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang pengaktifan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha terdapat cacat prosedural dan cacat substansi,” ungkap Joni saat membacakan hasil kajian hukum dalam persidangan di PN Kendari.
Joni menerangkan, persoalan tersebut bermula ketika DPMPTSP Sultra menerima surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) mengenai koreksi luasan izin pertambangan PT CSM. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra untuk memastikan dasar penerbitan SK pengaktifan izin.
“Dalam pertemuan itu, kami membahas proses penerbitan SK dari PTSP. Dari hasil rapat tersebut, kami memutuskan untuk meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra selaku jaksa pengacara negara,” katanya.
Permintaan pendapat hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti Kejati Sultra dengan membentuk tim beranggotakan tujuh orang. Tim itu melakukan pemeriksaan dokumen dan analisis yuridis untuk menilai keabsahan SK pengaktifan IUP OP PT CSM yang diterbitkan pada 4 November 2020.
Hasil kajian tersebut tidak hanya menyoroti prosedur penerbitan izin, tetapi juga menemukan persoalan terkait penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Menurutnya, SK tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam kajian itu, keputusan yang memiliki cacat prosedur dan substansi dapat dibatalkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan. Kewenangan pembatalan dapat dilakukan pejabat yang menerbitkan keputusan, atasan pejabat tersebut, maupun berdasarkan putusan pengadilan.
“Pejabat yang menetapkan keputusan dalam hal ini adalah Kepala DPMPTSP,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut diungkap dalam persidangan adalah perbedaan luas wilayah izin yang tercantum dalam dokumen pemerintah daerah. SK Bupati Kolut Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dijadikan dasar pengaktifan izin PT CSM disebut memiliki luasan 20 hektare, bukan 475 hektare.
Hal tersebut merujuk pada surat DPMPTSP Kolut Nomor 503/113/2020 tertanggal 16 November 2020. Dokumen tersebut berisi hasil verifikasi yang menerangkan bahwa IUP OP PT CSM berdasarkan SK Bupati Kolut hanya mencakup wilayah seluas 20 hektare.
Tidak hanya itu, Bupati Kolut juga menerbitkan surat Nomor 067/277/2021 tanggal 13 September 2021 yang memuat pemberitahuan dan koreksi terhadap izin tersebut. Dalam surat itu disampaikan bahwa SK Bupati Kolut Nomor 540/62 Tahun 2011 telah diduplikasi dan dipalsukan.
Temuan tersebut membuat Kejati Sultra menilai dasar penerbitan SK pengaktifan IUP OP PT CSM terindikasi kuat bermasalah. Kajian itu sekaligus menyarankan Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas ESDM Sultra kala itu mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti keputusan tersebut guna menghindari konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana.
Klaim IUP Operasi Produksi 475 di Kolut Sah, PT CSM Beberkan Proses Penerbitan





