Jembatan Pulau Buton – Muna Akan Dibangun di Lahan 70 Hektare, Anggaran Ditaksir Rp15 Triliun
Kendari – Pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Buton dan Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 70 hektare, dengan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp15 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Yudha Handita Pandjirawan saat Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kota Kendari, dengan agenda melakukan pertemuan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Sabtu (18/6/2022).
Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan pembangunan Jembatan Buton – Muna guna menumbuhkan kegiatan perekonomian serta mendukung konektivitas antarwilayah.
Yudha memaparkan, Jembatan Buton – Muna rencananya akan direntangkan di atas selat Baruta – Kolagana, dibangun di atas lahan seluas 70 hektar yang dibagi masing-masing 35 hektare di Pulau Buton dan Pulau Muna.
“Kebutuhan lahan ini antara lain untuk pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Yudha, Jembatan Buton – Muna sejak tahun 2020 – 2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan desainnya dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), meskipun masih perlu dilakukan kembali review desain dari Independent Proof Check (IPC).
Ia menyebutkan, jembatan Buton – Muna, dibangun dengan total panjang 2.969 meter, memiliki panjang bentang utama sepanjang 765 meter yang terdiri dari bentang jembatan pendekat Pulau Muna sepanjang 186 meter, dan bentang jembatan pendekat Pulau Buton sepanjang 525 meter. Adapun biaya jembatan tersebut diperkirakan mencapai Rp15 triliun dengan estimasi pembangunan 4 tahun.
“Jembatan pendekat dan jembatan utama lebarnya 2,21 meter dengan 2 jalur, terdiri dari 4 lajur ditambah dengan 2 jalur untuk motor sehingga sudah diantisipasi untuk pergerakan traffic hingga 100 tahun ke depan,” tutur Yudha.
Pembangunan jembatan tersebut juga disebutkan telah melewati berbagai kajian yang meliputi aspek hukum, finansial, kelembagaan, dan manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang ada.
Ketua Tim Kunker yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae berkomitmen mendorong rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Buton – Pulau Muna, untuk meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
“Sebagai wakil rakyat di parlemen pusat, maka sudah menjadi kewajiban untuk memperjuangkan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sultra, Ali Mazi meminta ketua dan anggota Komisi V DPR RI untuk mendukung beberapa proyek Infrastruktur dan transportasi yang akan di bangun di Provinsi Sultra, antara lain pembangunan Jembatan Buton – Muna yang menghubungkan dua pulau yakni Pulau Buton dan Pulau Muna.
“Saya berharap dukungannya dari ketua dan anggota Komisi V DPR RI rencana pembangunan jembatan itu terwujud, sehingga betul-betul Sulawesi Tenggara menjadi satu kesatuan,” harapnya.
Terlebih lagi kata Ali Mazi, selain pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, pemerintah setempat juga berencana bakal membangun jembatan penghubung Pulau Muna dan daratan Kabupaten Konawe Selatan.
“Dengan terbangunnya kedua jembatan tersebut, maka seluruh wilayah Sultra dapat terhubung sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara,” tuturnya.
