Mahasiswa Nduga di Kendari Kecam Tindakan Anggota TNI yang Bunuh 4 Warga Asli Papua
Kendari – Himpunan Pelajar Mahasiswa Nduga (HPMN) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) turut mengecam tindakan yang dilakukan anggota TNI hingga menewaskan empat warga asli Papua pada Agustus 2022 lalu. Mereka meminta anggota TNI maupun warga sipil yang terlibat diberi hukuman setimpal.
Ketua HPMN di Kendari, Osen Tini mengatakan, peristiwa tersebut sangat merendahkan martabat orang asli Papua. Olehnya itu, mereka meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertanggung jawab.
“Ini peristiwa yang sangat merendahkan martabat manusia orang asli Papua. Maka kasus ini harus diselesaikan dengan tuntas,” kata Osen, Selasa (20/9/2022).
Selain itu, mereka meminta pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengungkap motif serta fakta kejahatan kemanusiaan pada kasus penembakan mati dan mutilasi empat korban itu. HPMN juga meminta agar anggota TNI yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diadili di pengadilan umum dan dipecat secara tidak hormat.
Dengan peristiwa yang terus berulang di tanah Papua, HPMN berharap agar Dewan HAM PBB juga membentuk tim investigasi agar mengusut dan mengungkap kejahatan negara terhadap rakyat Papua sejak 1961 hingga saat ini.
“Semua proses hukum harus dilakukan di Mimika dan transparan kepada umum. Kami meminta agar Komandan Danbrigif R 20/IJK/3 Kostrad, Letkol Inf Arynovian Hany Sampurno dipecat. Keluarga korban juga meminta pelaku militer maupun warga sipil yang terlibat dihukum mati,” bebernya.
Osen menjelaskan bahwa empat orang korban tersebut merupakan warga Kabupaten Nduga dan ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh tidak utuh pada Jumat (26/8) lalu. Adapun keempat identitas korban mutilasi di Papua itu adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi, dan seorang korban lainnya belum diketahui identitasnya.
Jasad para korban dibuang di sekitar Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka. Akibat kasus mutilasi tersebut enam oknum anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Keluarga korban tidak tahu tujuan kepergian empat korban ini. Namun, mereka merupakan warga sipil dan keberadaan mereka di Mimika untuk berbelanja alat-alat bangunan,” jelasnya.
Di samping itu, muncul dugaan bahwa salah satu korban merupakan simpanan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan terlibat dalam jual beli senjata api dan amunisi. Namun, dugaan itu langsung dibantah pihak keluarga dan Bupati Nduga, Namia Gwijangge.
“Keluarga korban membantah informasi itu tidak benar. Bapak Bupati Nduga (Namia Gwijangge) juga secara tegas menyampaikan bahwa keempat korban adalah benar-benar warga sipil,” pungkasnya.
