PDIP Sultra Pastikan Sulaeha Sanusi Tak Langgar Etik, Tudingan Surat Palsu Keliru
Konawe Utara – DPD PDIP Sultra menegaskan Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi, tidak melanggar kode etik dan tudingan surat palsu itu keliru. Partai memastikan Sulaeha murni membela kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya di Konawe Utara (Konut).
Wakil Ketua DPD PDIP Sultra sekaligus juru bicara partai, Agus Sanaa, mengatakan perjuangan Sulaeha Sanusi dalam membela masyarakat adat Konut merupakan hal positif dan selaras dengan tugas sebagai wakil rakyat.
“Di Konut banyak perusahaan tambang yang mengelola tanah adat menjadi lokasi tambang. Saya kira tidak salah jika perusahaan yang mengelola tanah adat ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat adat setempat. Jadi jangan menggiring opini. PDIP sudah menegaskan yang bersangkutan tak melanggar etik,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Agus menegaskan, meski terdapat kekeliruan teknis, hal itu sebatas persoalan administrasi dan tidak ada unsur pidana, sehingga tudingan surat palsu itu dipastikan keliru.
“Prinsipnya, isi surat tersebut semata-mata bentuk perjuangan wakil rakyat terhadap daerah pemilihannya. Tidak ada upaya mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.
DPD PDIP Sultra juga memastikan akan terus mengawal kadernya dalam menjalankan fungsi legislatif selama langkah yang ditempuh selaras dengan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara di Sultra, Bariun, juga menilai langkah Sulaeha tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik maupun pidana, hanya kesalahan administrasi yang bisa diselesaikan di internal DPRD Sultra.
“Itu hanya persoalan administratif. Sulaeha murni memperjuangkan masyarakat konstituennya,” kata Bariun.
Surat Palsu Ketua Komisi III DPRD Sultra untuk PT TMS, Diduga Ada Kepentingan Pribadi
