Pemerintah 14 Juni 2025 10:51 WIB

Pemkot Kendari Gandeng IPB Terapkan Tata Kelola Kelurahan Berbasis Data

Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (13/6/2025).

Kesepakatan itu mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, serta penguatan data dan tata kelola kelurahan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih akurat dan partisipatif melalui pendekatan berbasis data.

MoU ditandatangani oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dan Wakil Rektor IPB Bidang Konektivitas Global, Kerjasama, dan Alumni, Iskandar Zulkarnaen Siregar, di Kota Kendari.

Menurut Iskandar, program Kelurahan Presisi selaras dengan komitmen IPB dalam mendorong pembangunan berbasis data spasial dan sosial secara terintegrasi. Ia menegaskan, partisipasi masyarakat dan penggunaan data yang akurat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif.

Selain mendukung tata kelola pemerintahan, IPB juga menawarkan kontribusi di bidang pendidikan. Iskandar menyebutkan, saat ini 60 persen mahasiswa IPB merupakan penerima beasiswa, dengan total dana beasiswa mencapai Rp125 miliar pada 2024 lalu. Namun, jumlah penerima dari wilayah Sulawesi masih tergolong minim.

“Salah satu harapan kami dari kerja sama ini adalah membuka akses lebih luas bagi generasi muda Sulawesi, khususnya di Kendari, untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program beasiswa,” ucap Iskandar.

IPB saat ini memiliki 37.500 mahasiswa yang tersebar di 14 fakultas dan sekolah, mencakup bidang strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi pertanian, ekologi manusia, hingga kedokteran.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyambut baik kemitraan tersebut, dan berharap pendekatan Kelurahan Presisi dapat memperkuat basis data pemerintah dalam mengambil keputusan dan memberdayakan masyarakat.

“Kami mengapresiasi IPB atas dukungannya dalam pembangunan Kota Kendari. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kelurahan yang presisi, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” kata Siska.

Kolaborasi itu menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi tata kelola berbasis data di Kendari, sekaligus membuka ruang partisipasi lebih besar bagi masyarakat di tingkat kelurahan.