Pengadilan Tinggi Kuatkan Kepemilikan Pemprov Sultra atas Lahan Eks PGSD, Eksekusi Segera Dijadwalkan
Kendari – Sengketa kepemilikan lahan eks PGSD di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, kembali mengarah pada proses eksekusi. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) sendiri telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang menyatakan lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, melalui keterangan resminya, Selasa (10/11/2026), mengatakan penguatan putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan itu berkaitan dengan upaya perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pengadilan melakukan konstatering atau pencocokan objek sengketa pada 20 November 2025.
Kikila diketahui merupakan salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang selama ini menguasai lahan di kawasan simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut.
Andi Syahrir menjelaskan, perkara perebutan lahan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada 2016, Kikila sempat menggugat Pemprov Sultra melalui PN Kendari. Namun, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi pada 2017. Dalam proses tersebut, Pemprov Sultra berhasil memenangkan perkara.
Meski demikian, kemenangan di pengadilan belum membuat lahan tersebut beralih penguasaan. Kikila masih menguasai objek sengketa sehingga Pemprov Sultra kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pengosongan pada 2020.
Proses hukum lanjutan tersebut kembali dimenangkan Pemprov Sultra hingga tingkat kasasi pada 2022.
Setelah memperoleh putusan, Pemprov Sultra mengajukan permohonan eksekusi pada tahun yang sama. Pengadilan kemudian melakukan konstatering pada 20 November 2025 sebagai bagian dari tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi.
Namun, proses tersebut kembali mendapat perlawanan setelah Kikila mengajukan bantahan eksekusi pada 5 Januari 2026. Upaya hukum itu kemudian diputus melalui putusan banding Pengadilan Tinggi Sultra yang kembali menguatkan putusan PN Kendari.
Dengan adanya putusan tersebut, Pemprov Sultra kini berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menentukan jadwal pelaksanaan eksekusi lahan.
Andi Syahrir menyebut, pemerintah daerah juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan kepada pihak yang masih menempati objek sengketa sebagai langkah awal persiapan eksekusi.
“Kami berharap, masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tutupnya.
Saksi Ahli Sebut Hak Pakai Lahan Eks PGSD Kendari Berakhir karena Alih Fungsi
