Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Konut Rembuk dengan Stakeholder
Konawe Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) menggelar kegiatan Rembuk Stunting bersama para pemangku kepentingan atau stakeholder di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (3/8/2022).
Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para Kepala Puskesmas, para Kepala Desa/Lurah se-Konawe Utara hadir dalam agenda tersebut.
Rapat tersebut membahas terkait upaya pemerintah dari tingkat pusat ke daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di masyarakat.
Hal itu diwujudkan dalam penandatanganan komitmen percepatan penurunan prevalensi balita stunting. Kesepakatan ini menjadi pengontrol mereka dalam setiap melakukan kegiatan yang menjadi hasil rembuk stunting.
Anggota Tim Iney Dirjen Bina Bangda Region 5 Kemendagri, Lukman Nurhakim yang hadir secara virtual mengungkapkan, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka stunting di Konut mencapai 29.5%. Posisi ini merupakan angka tertinggi ke enam di Sultra.
Berbeda dari SSGI, data BPBD menyatakan jika angka stunting di Bumi Oheo sudah jauh dari standar nasional yakni berada pada posisi 10,4 persen. Namun yang digunakan adalah data dari SSGI.
“Secara nasional, yang digunakan adalah data hasil survei SSGI. Konut tahun 2021 itu angka stuntingnya 29,5 persen,” ungkapnya.
Pemkab Konut melalui Bupati Konut, Ruksamin menjelaskan, dalam upaya penurunan angka stunting tersebut harus dengan melibatkan para stakeholder. Mulai dari lapisan paling bawah hingga teratas.
“Program ini merupakan program nasional. Semua pihak harus terlihat, mulai dari kepala puskesmas, BKKBN, dinas PU, perikanan, hingga bagian urusan sayur-sayuran yang dikonsumsi,” ujar Ruksamin.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik yang akan berkontribusi terhadap upaya penurunan stunting tersebut.
“Kalau jalanan masih ada batu kerikil, ibu hamil lewat di situ. Jangan sampai berpengaruh pada kondisi dan pertumbuhan bayinya. Maka dinas PU dilibatkan di sini dan harus diselesaikan,” tuturnya.
Untuk itu, Ketua DPW Partai PBB Sultra ini membentuk desa lokus stunting sebagai sasaran, yang terdiri atas 52 desa dalam 10 kecamatan.
Menurut Ruksamin, upaya penurunan stunting juga dapat dilakukan sejak dini, yaitu dengan memeriksa kesehatan para calon pengantin yang akan membina rumah tangga. Hal tersebut di wujudkan dengan menggandeng kementerian agama setempat.
Sementara itu, untuk memenuhi gizi nabati organik warganya, Ruksamin meluncurkan Program Pemanfaatan Kebun Pekarangan (PPKP), bekerja sama dengan Perumda Konasara yang juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai sayur baik tomat, cabai dan lainnya masih mengandung pestisida. Makanya dengan PPKP ini kita harus pastikan sayuran dari kebun mereka tidak boleh pakai pestisida,” terangnya.
