Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Pemerintah

Peringatan Hakordia di Kendari, Ali Mazi Komitmen Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia di Kendari, Ali Mazi Komitmen Berantas Korupsi
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi usai menghadiri peresmian Kantor Bank Indonesia KPw Sultra. Foto: Ferito Julyadi/Kendariinfo. (1/12/2021).

Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang digelar di Kota Kendari, Rabu (1/12/2021).

Komitmen itu ditunjukkan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemprov Sultra dan KPK juga menggelar seminar bertajuk “Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Sektor Pertambangan” di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

Seminar tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri yang dihadiri kepala daerah se-Sultra, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara). Pada kesempatan itu, Ali Mazi menekankan regulasi perizinan usaha pertambangan yang dapat disalahgunakan kepala daerah dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Seminar Nasional "Transformasi Perizinan Berbasis Risiko Pada Sektor Pertambangan" dalam peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia (Karkodia) 2021 di Kendari.
Seminar Nasional “Transformasi Perizinan Berbasis Risiko Pada Sektor Pertambangan” dalam peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia (Karkodia) 2021 di Kendari. Foto: Yusrin Ramadhan/Kendariinfo. (1/12/2021).

Ali Mazi mengatakan, ada tiga regulasi terkait perizinan berusaha pertambangan, yakni Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dengan regulasi tersebut, proses perizinan berusaha, termasuk perizinan sektor usaha pertambangan di Sultra telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS) atau sistem perizinan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat untuk mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Penerbitan perizinan berusaha melalui OSS didasarkan pada tingkat risiko usaha, baik rendah, menengah, maupun tinggi. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang sehat dan bersih dari unsur-unsur KKN pada berbagai sektor, termasuk pertambangan.

ADVERTISEMENT

Sistem ini memungkinkan pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:  Mulai Ngamuk! Positif Covid-19 di Kendari Jadi 117 Kasus

Ali Mazi juga menegaskan, dengan adanya perubahan model penerbitan perizinan berusaha dari manual ke elektronik, telah menjadikan pemangku kepentingan, pelaku usaha, maupun aparatur sipil negara selaku administrator tidak lagi terjebak dalam praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada persoalan hukum.

“Program bela pengadaan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Tenggara,” katanya.

Sementara itu, Firli dalam sambutannya mengungkapkan, ada empat persoalan kebangsaan serius yang harus dituntaskan, yakni bencana alam dan non alam, narkotika, terorisme dan radikalisme, serta tindak pidana korupsi.

“Persoalan korupsi merupakan bagian dari empat persoalan kebangsaan yang serius karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Kenapa disebut kejahatan bagi kemanusiaan karena merampas Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan kualitas pelayanan publik dan kualitas SDM turun,” ungkapnya.

Firli mengingatkan kembali peran kepala daerah untuk mewujudkan tujuan negara. Di antaranya, menjamin stabilitas politik dan keamanan. Dijelaskan, program-program nasional dan daerah tidak akan bisa berjalan tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjadi. Menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan keberlangsungan program pembangunan nasional.

Menurutnya, APBD memang dapat dijalankan tanpa persetujuan DPRD melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Namun, lebih baik jika gubernur, bupati, wali kota menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD.

ADVERTISEMENT
Baca Juga:  Dompet Dhuafa dan La Ode MCI Bagi Ratusan Makanan di SLB Kusuma Kendari

“Para gubernur, bupati, wali kota pandai-pandailah berkomunikasi dengan rekan-rekan legislatif. Bangun sinergi dengan kawan-kawan yang ada di parlemen karena mereka memiliki kekuatan luar biasa, terutama hak budgeting. Bapak tidak pernah bisa melaksanakan rancangan APBD tanpa persetujuan DPRD,” pintanya.

Terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi, Firli menjelaskan, di bawah kepemimpinannya, KPK mengupayakan percepatan proses pengadilan. Usai penetapan tersangka, tiga sampai empat bulan akan langsung diadili.

“Jangan lagi ada penundaan keadilan. Sesungguhnya penundaan keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri. Tidak ada lagi yang akan ditahan lama-lama,” pungkasnya.

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten