Polda Sultra Bakal Turunkan 500 Personel untuk Pengamanan Demo 11 April di Kendari
Kendari – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah bersiap melakukan pengamanan menjelang aksi demo di Kendari pada Senin, 11 April 2022. 500 personel bakal diturunkan untuk mengawal unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan. Dia mengatakan, meski Polda Sultra dan Polresta Kendari tidak mengeluarkan izin demonstrasi, personel kepolisian akan tetap melakukan pengawalan.
“Baik Polda Sultra ataupun Polres Kendari tidak mengeluarkan izin untuk melakukan demo. Tapi, kami persiapkan 500 personel untuk pengamanan besok,” katanya kepada Kendariinfo melalui pesan WhatsApp, Minggu (10/4/2022).
Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi di Kota Kendari bakal menggelar aksi penolakan terkait isu-isu nasional di Gedung DPRD Sultra. Mulai dari perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu 2024, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kenaikan BBM jenis Pertalite, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
Perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dinilai mengada-ada dan bertentangan konstitusi. Isu lain yang juga disuarakan para mahasiswa adalah pemindahan INK dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan IKN menuai banyak penolakan karena dianggap tidak tepat di tengah situasi Pandemi Covid-19. Padahal, masih banyak infrastruktur dasar di Indonesia, seperti sekolah, jalan, dan jembatan desa yang diabaikan tidak terpelihara.
Selain itu, harga BBM jenis Pertamax sangat memberatkan masyarakat bersamaan dengan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga Pertamax, masyarakat akan semakin terbebani dan terpaksa menggunakan Pertalite. Sementara, pasokan Pertalite akan semakin berkurang karena tingginya konsumsi masyarakat.
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga masalah yang belum mampu diatasi pemerintah. Masyarakat banyak yang menjerit. Bukan tanpa alasan, keberadaan minyak goreng sudah menjadi bagian kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sementara itu, Pemerintah juga telah menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu. Artinya, beberapa barang konsumsi yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian, seperti kopi kekinian dan tarif pulsa bisa semakin mahal.
Penolakan-penolakan terhadap isu tersebut sebenarnya telah menjamur di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kendari. Namun demonstrasi 11 April akan dilakukan serentak secara nasional oleh para mahasiswa dengan harapan seluruh tuntutan mereka diamini pemerintah.
