Putus Mata Rantai Anak Jalanan di Baubau, DP3AKB Siapkan Langkah Tegas
Baubau – Fenomena anak jalanan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kerap meminta-minta di sejumlah fasilitas publik menjadi perhatian serius bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Baubau.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi penanganan anak jalanan di Kantor DP3AKB Baubau, Kamis (3/9/2026), yang dihadiri sejumlah instansi vertikal lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, antara lain Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikmudora).
Selain itu, turut hadir Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sejumlah pemerintah kecamatan, hingga pekerja sosial.
Kepala DP3AKB Baubau, Abdul Rahman, mengatakan sinergi lintas sektor dinilai penting dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, hal-hal yang melatarbelakangi anak jalanan turun ke ruang publik harus ditelusuri lebih lanjut.
Fenomena ini juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, pola pengasuhan, hingga pendidikan.
“Kita perlu melihat persoalan ini secara utuh. Penanganannya harus dilakukan bersama-sama dan dengan pendekatan yang humanis,” ujar Abdul melalui keterangan resmi, Kamis (3/9).
Dalam rapat yang digelar, terungkap sejumlah anak jalanan telah mendapat teguran, pendekatan persuasif, hingga bantuan sosial. Meski begitu, anak-anak tersebut masih kembali ke titik-titik keramaian, seperti perempatan, persimpangan, dan pasar.
Karena langkah penertiban dan pemberian bantuan sosial tidak membuahkan hasil yang signifikan, DP3AKB Baubau menilai perlunya keterlibatan keluarga, perlindungan dan pendampingan, keberlanjutan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Rapat yang dilakukan juga membahas pemetaan lokasi untuk menggali informasi lengkap terkait anak-anak jalanan tersebut, termasuk latar belakang keluarganya. Hasil pemetaan itu akan dijadikan dasar dalam menentukan strategi penanganan yang tepat.
Strategi yang dimaksud di antaranya patroli humanis dan persuasif, asesmen, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi anak ke dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu, anak-anak tersebut juga akan dipulangkan ke pihak keluarga. Pada kesempatan yang sama, dibahas pula langkah tegas terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan eksploitasi anak.
Melalui rangkaian strategi yang direncanakan, diharapkan dapat memutus mata rantai anak-anak yang hendak kembali ke jalanan.
