Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Pemerintah

Rapat Teknis OJK dan Pemda Bombana Sepakati Pembentukan TPAKD 2021—2025

Rapat Teknis OJK dan Pemda Bombana Sepakati Pembentukan TPAKD 2021—2025
Rapat teknis OJK Sultra dan Pemda Kabupaten Bombana. Foto: OJK Sultra.

Kendari – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana lakukan rapat teknis membahas akselerasi pembentukan serta sosialisasi road map program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021—2025, Selasa (6/4/2021).

Bukan tanpa alasan OJK Sultra terus mendorong pembentukan TPAKD di setiap daerah. Perluasan ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal di masyarakat, yang bertujuan untuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar inklusi keuangan meningkat 90% dan literasi keuangan 50% pada tahun 2024 mendatang.

Melalui siaran pers yang diterima kendariinfo, Kamis (8/4), Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Ridhony Marison Hasudungan Hutasoit memaparkan, per Desember 2020 secara nasional, jumlah TPAKD yang telah terbentuk 244 TPAKD yang terdiri atas 32 TPAKD provinsi dan 192 TPAKD kota.

“Isu strategis yang menjadi perhatian TPAKD saat ini yaitu, literasi keuangan yang masih rendah, keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan, dukungan, dan komitmen dari pemimpin daerah, keberlanjutan TPAKD ketidaksesuaian produk dan layanan keuangan, serta infrastruktur,” jelas pria yang akrab disapa Ridhony itu.

Lanjutnya, di 2021 ini, program tematik TPAKD adalah akselerasi pembukaan rekening, atau pembiayaan yang mudah, cepat, berbiaya rendah antara lain melalui digitalisasi produk keuangan hingga akselerasi pemanfaatan layanan keuangan digital.

Baca Juga:  Gandeng Pengusaha Muda, OJK Sultra Dukung Penuh Percepatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Man Arfa yang hadir sekaligus pemimpin rapat teknis ini menyepakati pembentukan TPAKD di daerahnya dalam rangka melakukan kolaborasi untuk mendorong masyarakat masuk pada sektor keuangan formal.

“Hal ini menjadi penting agar para rentenir, tengkulak, ataupun pengijon makin berkurang sehingga petani dan nelayan dapat sejahtera,” ucap Arfa.

Selain itu, tambah Arfa, optimalisasi pembiayaan pada sektor prioritas dapat menjadi fokus dalam program yang akan diusung dalam TPAKD Kabupaten Bombana.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran OJK Sultra dan pembentukan TPAKD ini. Besar harapan kami melalui TPAKD ini, kekuatan sinergitas antar-entitas dapat membantu petani/nelayan atau masyarakat Bombana terlepas dari jerat rentenir. Tentu, dengan tujuan akhirnya, masyarakat makin sejahtera,” ungkap Sekda Bombana.

Laporan: Fito

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten