Respons Polemik Paskibraka, Pemkab Konawe Minta Klarifikasi Tim Seleksi
Konawe – Merespons polemik seleksi calon Paskibraka nasional utusan Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe secara resmi bersurat ke panitia seleksi calon untuk meminta klarifikasi, Jumat (14/7/2023).
Melalui surat bernomor: 019.1/427/2023, Pemkab Konawe meminta klarifikasi kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Paskibraka Nasional (Pansel Capaskanas) Sultra tahun 2023.
Surat resmi Pemkab Konawe tersebut dilayangkan atas dasar keluhan orang tua siswa Doni Amansa di media sosial Facebook. Dalam curhatannya, Samsuani ibu dari Doni Amansa mengaku kecewa atas perubahan nama calon yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi.
Menurut Samsuani, anaknya yang merupakan Siswa SMAN 1 Unaaha telah diumumkan oleh panitia dan dinyatakan lulus untuk mewakili Sultra di Jakarta. Namun, setelah tiga hari mengikuti pembekalan, nama Doni Amansa digantikan oleh salah satu peserta dari Kota Baubau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan mengatakan surat permintaan klarifikasi dari Pemkab Konawe sebagai respons atas pemberitaan di media sosial terhadap hasil seleksi calon Paskibraka Nasional tahun 2023 utusan Sultra.
Di mana keduanya berasal dari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Sehingga Pemkab Konawe butuh klarifikasi kepada ketua panitia seleksi.
Sekda menjelaskan bahwa berdasarkan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan pada 15 – 18 Mei 2023 oleh Pansel Capaskanas Sultra diumumkan terseleksi 4 calon Paskibraka Nasional utusan yang terdiri atas satu pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat (putra/putri) yaitu Doni Amansa dari Kabupaten Konawe dan Nadira Salvalah, dan satu pasang (putra/putri) cadangan Paskibraka tingkat pusat, yaitu Wiradinata Setya Persada dan Aini Nur Fitriani.
Diketahui, dari empat calon yang dinyatakan lolos tersebut, tiga di antaranya berasal dari Kota Baubau.
“Hanya saja, pada saat pengumuman tidak disertai dengan surat keputusan dengan alasan nanti setelah ditandatangani Gubernur Sulawesi Tenggara,” katanya.
Ferdinand berharap, surat permintaan klarifikasi tersebut bisa membuat polemik seleksi calon Paskibraka Nasional utusan Sultra bisa selesai dengan baik.
