Unjuk Rasa Pedagang BBM Eceran di Kendari Ricuh, Massa Adu Jotos dengan Satpol PP
Kendari – Aksi unjuk rasa ratusan pedagang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi eceran di Kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berakhir ricuh, Kamis (5/11/2026) siang.
Pantauan Kendariinfo, kericuhan terjadi ketika massa berusaha masuk ke dalam Kantor Balai Kota. Para pedagang yang memprotes kebijakan pelarangan penjualan BBM bersubsidi secara eceran terlibat aksi saling dorong hingga adu jotos dengan petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) yang berjaga.
Bahkan, situasi sempat memanas hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara massa dan petugas.
Owen salah satu pedagang pengecer BBM bersubsidi menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk protes para pedagang terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang melarang penjualan BBM bersubsidi secara eceran. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian yang selama ini menjadi sumber penghasilan.
“Dalam unjuk rasa itu, para pedagang meminta pemerintah memberikan izin agar kami semua para pedagang eceran dapat kembali menjual BBM bersubsidi,” ujarnya kepada Kendariinfo usai unjuk rasa.
Sementara itu, menanggapi tuntutan tersebut, Pemkot Kendari menyatakan bahwa kebijakan pelarangan penjualan BBM bersubsidi secara eceran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, mengatakan pemerintah masih melakukan konsultasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Langkah itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Setelah beberapa perwakilan pedagang diterima untuk berdialog dan mendengarkan penjelasan pemerintah, situasi akhirnya berangsur kondusif.
Para pedagang kemudian membubarkan diri secara tertib. Namun, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa apabila tuntutan agar diizinkan kembali menjual BBM bersubsidi secara eceran tidak dipenuhi.
