Update Real Count KPU untuk DPR RI Sultra: Ini 6 Caleg dengan Kontribusi Suara Terbesar untuk Parpolnya
Sulawesi Tenggara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data real count pemilihan legislatif (pileg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui laman resmi mereka.
Data diterima KPU hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 06.00 Wita telah mencapai 58,90 persen yang berasal dari 4.803 tempat pemungutan suara (TPS).
Berdasarkan data tersebut, ada enam calon anggota legislatif (caleg) yang kontribusi suaranya paling besar untuk partai politik (parpol) pengusungnya.
Perlu dicatat, bahwa ini merupakan head to head antara caleg diluar partai, sehingga bukan menjadi acuan dalam penentuan hasil akhir yang akan lolos ke senayan.
Dari total 18 partai politik peserta, Kendariinfo merangkum enam caleg dari enam partai dengan suara tertinggi.
Pertama, kader Partai Kebangkitan Bangsa, Jaelani. Dia telah mengumpulkan 58.593 suara. Jaelani kokoh di peringkat pertama.
Kedua, ada nama politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andi Sumangerukka. Sosok yang akrab disapa ASR ini mengumpulkan 45.726 suara.
Posisi ketiga ditempati kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Bahtra. Dia untuk sementara telah mengumpulkan 43.647 suara.
Keempat, ada nama Rusda Mahmud sebagai kader Partai Demokrat yang sementara sudah mengumpulkan 39.749 suara.
Posisi kelima ditempati oleh kader Partai Golongan Karya, Ridwan Bae yang sementara sudah mengumpulkan 39.718 suara.
Sementara untuk posisi keenam, terdapat nama kader Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ali Mazi, yang saat ini sementara mengumpulkan 32.887 suara.
Data yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.
Mereka juga menyatakan, penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
