Wali Kota Kendari Minta OPD Petakan Ulang Potensi Sumber PAD agar Lebih Optimal
Kendari – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memetakan ulang potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Permintaan itu disampaikan Siska saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program, perizinan, PAD, dan Program Strategis Nasional (PSN) bersama seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari di ruang rapat Wali Kota, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Siska menekankan pentingnya penggalian potensi pendapatan daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Ia menilai masih terdapat sejumlah objek pajak maupun retribusi yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD apabila ditata dan dikelola secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seluruh perangkat daerah harus bekerja sesuai aturan. Setiap langkah yang diambil harus berpedoman pada regulasi yang berlaku agar tujuan pembangunan, peningkatan pendapatan daerah, serta ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan baik,” kata Siska.
Siska juga mengingatkan seluruh OPD agar menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan regulasi yang berlaku. Menurutnya, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Pada sektor investasi, Pemkot Kendari, kata dia, tetap membuka ruang bagi para investor yang ingin menanamkan modal di daerah. Namun, seluruh proses investasi harus berjalan sesuai aturan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Pemkot Kendari mendukung siapa saja yang ingin berinvestasi karena investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seluruh proses investasi harus mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.
Seluruh kepala OPD juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Siska menegaskan setiap perangkat daerah harus cepat merespons keluhan dan kebutuhan masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi lebih besar.
Menurutnya, kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi warga.
