Bapera Mubar Desak Gubernur ASR Pecat Kepala Dispar Sultra Ridwan Badallah
Kendari – Desakan agar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, dicopot dari jabatannya menguat. Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Muna Barat (Mubar), La Ode Agus, menilai pernyataan Ridwan Badallah yang mengkritik anggota DPR RI, Ridwan Bae, tidak mencerminkan etika dalam berkomunikasi di ruang publik.
Bapera mendesak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) segera mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap Ridwan Badallah.
Ketua Bapera Mubar, La Ode Agus, menilai pejabat publik semestinya mampu menjaga sikap dan tutur kata, terlebih ketika menyampaikan pendapat mengenai tokoh yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat.
“Ridwan Badallah harus segera dipecat. Menurut kami, pernyataannya tidak menunjukkan adab dan etika, khususnya ketika berbicara tentang anggota DPR RI Ridwan Bae,” tegas Agus dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan argumentasi yang jelas dan bahasa yang pantas, bukan dengan ungkapan yang dinilai merendahkan pihak lain.
Sebelumnya, Ridwan Badallah menanggapi pernyataan Ridwan Bae yang meminta Gubernur ASR lebih aktif turun ke lapangan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataannya melalui kanal eRBe Bersuara, Ridwan Badallah mempersoalkan etika komunikasi Ridwan Bae sekaligus memaparkan sejumlah program pembangunan yang menurutnya menunjukkan bahwa gubernur bekerja untuk masyarakat.
Ridwan Badallah menyinggung program bedah rumah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, modernisasi pelabuhan, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan. Ia juga menilai kritik terhadap gubernur seharusnya mempertimbangkan kondisi dan upaya pembangunan yang berlangsung di Sultra.
Namun, tanggapan tersebut turut memunculkan polemik karena Ridwan Badallah menggunakan ungkapan keras untuk mengkritik Ridwan Bae.
Bapera Mubar menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar menjaga komunikasi. Pihaknya meminta gubernur mengevaluasi sikap dan pernyataan Ridwan Badallah serta mempertimbangkan langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Sultra Harus Bersikap Tegas
Ketua Bapera Mubar La Ode Agus juga menyampaikan peringatan politik kepada ASR. Jika gubernur tidak mengambil tindakan terhadap Ridwan Badallah, pihaknya menilai sikap tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap pernyataan yang mereka anggap tidak pantas.
“Kalau ASR tidak memecat Ridwan Badallah, kami menganggap gubernur ikut menjadi bagian dari persoalan ini. Sebab, pejabat publik harus mampu menunjukkan sikap dan etika dalam berkomunikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi yang baik, meskipun sedang menanggapi kritik atau perbedaan pandangan.
Karena itu, Bapera meminta Gubernur Sultra tidak mengabaikan polemik tersebut. Evaluasi terhadap pejabat publik, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Di sisi lain, Bapera menegaskan bahwa kritik terhadap gubernur maupun kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional dan tetap menghormati pihak yang menjadi sasaran pernyataan.
Bapera Mubar berharap polemik ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Mereka meminta ASR merespons desakan tersebut agar persoalan tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan di ruang publik.
