Demo di Gedung DPRD Sultra Memanas, Lemparan Batu Dibalas Gas Air Mata
Kendari – Demo mahasiswa yang berlangsung di sekitar Gedung DPRD Sultra mulai memanas. Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata setelah mendapat lemparan batu dari kelompok mahasiswa, Senin (11/4/2022).
Unjuk rasa awalnya berjalan damai sejak pagi hingga menjelang siang. Bahkan, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh menemui massa aksi dan menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang dibawa mahasiswa.
Namun, menjelang pukul 13.30 WITA, beberapa orang dari pengunjuk rasa mulai melakukan provokasi. Mereka mencoba membongkar pagar seng Taman Wali Kota Kendari hingga melakukan aksi lempar batu. Merespons hal itu, petugas kepolisian mencoba memukul mundur pengunjuk rasa dengan tembakan gas air mata.
Demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 merupakan bagian dari penolakan terkait isu-isu nasional yang dinilai menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. Mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu 2024, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kenaikan BBM jenis Pertalite, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
Perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dinilai mengada-ada dan bertentangan konstitusi. Isu lain yang juga disuarakan para mahasiswa adalah pemindahan INK dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan IKN menuai banyak penolakan karena dianggap tidak tepat di tengah situasi Pandemi Covid-19. Padahal, masih banyak infrastruktur dasar di Indonesia, seperti sekolah, jalan, dan jembatan desa yang diabaikan tidak terpelihara.
Di sisi lain, harga BBM jenis Pertamax sangat memberatkan masyarakat bersamaan dengan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga Pertamax, masyarakat akan semakin terbebani dan terpaksa menggunakan Pertalite. Sementara, pasokan Pertalite akan semakin berkurang karena tingginya konsumsi masyarakat.
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga masalah yang belum mampu diatasi pemerintah. Masyarakat banyak yang menjerit. Bukan tanpa alasan, keberadaan minyak goreng sudah menjadi bagian kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sementara itu, Pemerintah juga telah menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu. Artinya, beberapa barang konsumsi yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian, seperti kopi kekinian dan tarif pulsa bisa semakin mahal.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Kemenko Bidang Perekonomian sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat yang sedang mengalami masa-masa sulit akibat Pandemi Covid-19.
