Dialog Publik GMNI Kendari Hadirkan Pegiat Pemilu Nasional, Politisi, Praktisi, hingga Akademisi
Kendari – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari menyelenggarakan dialog publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Halu Oleo (UHO), Sabtu (8/6/2024). Kegiatan tersebut menghadirkan pegiat pemilu nasional, politisi, praktisi, hingga akademisi.
GMNI Kendari mengundang narasumber seperti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Endang SA; Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra, Muhammad Nasir; Pengamat Politik Sultra dan Akademisi FISIP UHO, Muh. Najib Husein; Praktisi Kepemiluan, Dosen, dan Advokat, L. M. Muhram Naadu; serta Pegiat Pemilu Nasional sekaligus Ketua Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam.
Kegiatan dilaksanakan untuk merespons perjalanan demokrasi, pemilihan umum (pemilu), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berjalan selama ini. Di mana GMNI Kendari menilai bahwa anak muda dan mahasiswa hanya dibutuhkan suaranya, tidak dengan gagasan, pikiran, serta programnya.
Kegiatan bertajuk “GMNI Kendari Go To Kampus” mengangkat tema dialog “Diskursus Politik, Partisipatif, dan Gagasan Strategis pada Pilkada 2024”. Upaya itu dilakukan untuk memunculkan nuansa baru dalam perjalanan demokrasi serta pilkada yang akan datang.
Di samping itu juga mengkonsolidasikan platform, program, gagasan politik yang akan ditawarkan kepada kandidat serta mendorong partisipasi pemilih dalam mengawal demokrasi berkualitas dan substansial.
Ketua DPC GMNI Kota Kendari, Rasmin Jaya, dalam sambutannya merasa resah dengan perjalanan pemilu dan demokrasi selama ini, apalagi menuju Pilkada 2024. Menurutnya, Pilkada 2024 sangat minim akan gagasan dan program politik yang bisa didiskusikan di kalangan akademisi maupun seluruh komponen masyarakat.
“Kita ingin mendapatkan nuansa berbeda dalam menghadapi Pilkada 2024. Bagaimana seluruh kandidat hadir dengan gagasan, platform, program, serta rekam jejak yang baik agar partisipasi masyarakat dalam berpolitik lebih besar,” katanya.
Dia juga membeberkan alasan dialog dan diskursus politik harus dilaksanakan di kampus. Menurut Rasmin, tempat itu menjadi lokasi bersemayamnya akademi atau masyarakat intelektual yang bisa melahirkan berbagai pemikiran tentang pentingnya demokrasi dan meminimalisir segala potensi perpecahan pada Pilkada 2024.
Selain itu, situasi politik pada Pilkada 2024 semakin memanas dengan berbagai atraksi dan pergerakan elit politik. Eskalasi dan sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional telah berdampak kepada dinamika politik elektoral. Tanpa sadar masyarakat telah terkontaminasi dengan nuansa politik pragmatis yang semakin tajam.
“Nihilnya politik gagasan progresif serta konsolidasi demokrasi yang kurang maksimal menjadikan masyarakat rentan terpecah belah. Masalah demikian harus dijadikan perhatian bersama stakeholder untuk meminimalisir potensi kerawanan Pilkada 2024. Apa lagi dunia maya diramaikan dengan berbagai isu tentang partai politik yang berselancar dan bermanuver tanpa memberikan pesan positif kepada masyarakat sehingga banyak menimbulkan kebingungan,” bebernya.
Editor: MN
