Jadi Sorotan Utama, Ini Poin Penting Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kendari

Kendari – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (22/4/2026). Dalam agenda itu, persoalan banjir kembali menjadi fokus utama.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari di Ruang Rapat Wali Kota, isu ini disorot sebagai hal paling krusial yang perlu segera ditangani karena berdampak langsung pada aktivitas dan keselamatan warga.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menjelaskan bahwa banjir bukan masalah baru. Ia menyebut persoalan ini sudah berlangsung sejak 2013 dan hingga kini masih dirasakan masyarakat di berbagai titik kota.
Karena itu, Pemkot Kendari mendorong dukungan pemerintah pusat, termasuk Komisi V DPR RI, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terutama kolam retensi.
“Masalah banjir ini sudah terjadi sejak 2013 dan dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Kami berharap kunjungan Komisi V bersama mitra kerjanya bisa mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya kolam retensi,” kata Siska.
Selain itu, Pemkot Kendari juga menekankan pentingnya pembenahan sistem drainase. Optimalisasi saluran air dinilai menjadi langkah kunci agar genangan tidak terus berulang saat curah hujan tinggi. Upaya ini dibarengi dengan normalisasi sungai untuk menjaga aliran tetap lancar dan mencegah pendangkalan yang berpotensi memicu banjir.
Di sisi lain, Pemkot Kendari juga terus melakukan penataan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, dan perumahan. Perbaikan jalan dilakukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang serta mobilitas warga.
Sementara itu, peningkatan fasilitas transportasi diarahkan agar lebih aman dan nyaman, serta penyediaan hunian layak tetap menjadi bagian dari program peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menilai kondisi banjir yang masih sering terjadi menunjukkan sistem pengendalian air di Kendari belum berjalan maksimal. Ia menegaskan perlunya penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai agar hasilnya benar-benar efektif,” ujarnya.





