Menteri PKP Tawarkan Skema Kolaboratif CSR dan KUR untuk Akses Hunian Layak di Sultra
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menawarkan solusi kolaboratif untuk mengatasi kekurangan hunian atau backlog perumahan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Solusi itu disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) dan para bupati serta wali kota di Jakarta, Kamis (17/7/2025) malam.
Dalam pertemuan itu, Maruarar, menegaskan pemerintah pusat mendorong dua pendekatan utama untuk percepatan pembangunan rumah, yakni melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari sektor tambang dan perluasan akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Sultra punya banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR, baik untuk membangun rumah baru maupun merevitalisasi kawasan permukiman kumuh,” kata Maruarar.
Ia mencontohkan keberhasilan perusahaan seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang telah membangun ribuan rumah tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui program KUR Perumahan yang bekerja sama dengan Bank BTN dan BP Tapera, dengan tawaran bunga rendah sebesar 5 persen.
Perwakilan BP Tapera, Heru Nugroho, memperkenalkan platform digital Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id) yang memudahkan proses verifikasi dan pembelian rumah. Melalui platform itu, pengembang bisa mengunggah data rumah, bank melakukan verifikasi, dan calon pembeli cukup mengunggah KTP dan foto diri untuk memilih hunian.
Sementara itu, Gubernur Sultra, ASR memaparkan kondisi backlog perumahan di Sultra, dengan penekanan pada wilayah pesisir. Ia menyebut kebutuhan hunian layak di kawasan pesisir sangat mendesak.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah yang layak untuk menjamin masa depan yang lebih baik, bukan hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga kelayakan hidup,” ujar ASR.
Audiensi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia.
