Pengamat Ekonomi: Angka Pengangguran Terdidik di Sultra Didominasi Lulusan SMK
Sulawesi Tenggara – Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Syamsir Nur menyebut angka pengangguran terdidik di Sultra saat ini didominasi oleh lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan disusul sejumlah lulusan jenjang pendidikan lainnya.
Pengangguran terdidik merupakan kelompok angkatan kerja yang memiliki pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi tetapi belum memiliki pekerjaan atau belum terserap di dunia kerja.
“Golongan tamatan SMK menyumbang angka pengangguran yang cukup besar di Sultra, kemudian SMA,” katanya, Rabu (22/2/2023).
Syamsir Nur memaparkan untuk tamatan SMK pada tahun 2021 lalu terdapat 5,12 persen angka pengangguran, selanjutnya naik di 2022 menjadi 5,27 persen.
Angka tersebut disusul tamatan SMA sebanyak 6,54 persen pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan di angka 4,88 persen. Selanjutnya untuk angka pengangguran pada lulusan Diploma IV hingga S3 mencapai 4,69 sampai 5,11 persen.
“Kalau kita lihat komposisinya dari seluruh angka pengangguran terdidik di Sultra mencapai 80 persen,” lanjutnya.
Hal ini terjadi karena ada kesenjangan antara kompetensi kejuruan para siswa dengan lapangan kerja yang ada di Sultra. Artinya tidak ada sinkronisasi antara lapangan kerja dengan kompetensi yang diampu oleh para angkatan kerja yang sudah lulus dari sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi.
“Tidak ketemu antara kompetensi yang dimiliki pekerja (angkatan kerja terdidik) dengan pasar kerja,” imbuhnya.
Selain masalah kesenjangan, Syamsir Nur juga menilai faktor dunia usaha di Sultra yang terbatas mengakibatkan banyak angkatan kerja muda di Sultra sulit mendapatkan pekerjaan.
“Sebetulnya secara tren kondisinya sudah mulai menurun, tingkat pengangguran terbuka kita mulai turun. Hanya saja memang untuk kasus pengangguran terdidik itu relatif unik karena dia mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan,” ujarnya.
Guna mengantisipasi angka pengangguran yang didominasi oleh pendidik cukup tinggi, Syamsir Nur menambahkan peran pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten sangat dibutuhkan. Misalnya, melakukan peningkatan kualitas terhadap tenaga kerja yang terdidik tersebut.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan melalui upskilling yakni meningkatkan skill berdasarkan kebutuhan pasar kerja atau melakukan reskilling yang disesuaikan dengan kelas pendampingan atau pelatihan.
“Persoalan tenaga kerja bukan hanya di sektor hulunya untuk bisa menyiapkan tenaga kerjanya, melainkan di sektor hilir juga harus dipastikan ada investasi, industri, atau dunia usaha yang bisa menampung tenaga kerja yang terdidik tadi,” tutupnya.
