Warga Wawonii Curhat ke Anies: Tanah Rusak dan Kami Saling Konflik
Kendari – Warga Wawonii bernama Hasraman bercerita kepada Anies Rasyid Baswedan terkait dampak aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (9/1/2024). Dalam curhatannya, Hasraman menceritakan kondisi Pulau Wawonii usai masuknya salah satu perusahaan tambang di kampungnya.
Ia mengaku, alam di Pulau Wawonii rusak sejak masuknya pertambangan. Selain itu, mereka juga kesulitan mendapatkan air bersih setelah lahan-lahan di pulau kecil itu diporak-porandakan para penambang.
“Tanah kami sudah rusak, Pak, semenjak masuk tambang. Air bersih susah sekali kami dapat. Kondisi warga di sana sangat membutuhkan kepedulian pemerintah,” kata Hasraman dalam diskusi bersama Anies di Kendari.
Hasraman menambahkan bahwa dampak masuknya pertambangan tidak hanya terjadi pada alam sekitar. Tetapi konflik sosial antarsesama masyarakat juga terjadi hanya karena kepentingan pribadi dalam mencari rupiah.
“Dulu kami akur dan kekeluargaan sangat erat. Tapi sejak masuk tambang, konflik antarsesama masyarakat terjadi, bahkan antarkeluarga pun tidak terhindarkan,” tambahnya.
Dengan hadirnya Anies di Kendari, Hasraman menitip harapan besar kepada pasangan AMIN (Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar) agar menyelamatkan warga yang ada di pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan.
“Wawonii adalah pulau kecil. Kasian kalau alam kami dirusak dan disusupi penambang,” bebernya.
Ia juga mengaku, masyarakat terdampak tambang telah mencoba berbagai upaya untuk melakukan perlawanan. Salah satunya meminta penegasan kepada Bupati Konkep, namun lagi-lagi mereka terabaikan dan harus berjuang sendiri.
“Kami sudah menghadap di pemerintah tapi dilari-larikan apalagi di pihak Bupati Konkep. Makanya saya datang dari Wawonii ke Kendari dan menempuh 4 jam perjalanan hanya untuk bertemu Pak Anies dalam rangka melindungi pulau-pulau kecil di Indonesia,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Anies mengaku jika dipercaya, maka ia berkomitmen melakukan perubahan dan menindak tegas orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran.
“Kita harus tindak tegas. Tidak boleh ini kita biarkan,” pungkasnya.
