Travel 22 Desember 2022 02:10 WIB

Bantah Lakukan Pungli, Pengelola Pantai Toronipa Konawe Rincikan Uang Retribusi Pengunjung

Konawe Selatan – Pengelola Pantai Toronipa yang berlokasi di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah keras adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) kepada para wisatawan atau pengunjung.

Ketua Pengelola Pantai Toronipa, Lutping (55) saat dikonfirmasi Kendariinfo mengatakan, pihaknya tidak mengetahui ada praktik pungli di tempat wisata itu. Pasalnya, besaran rupiah yang ditetapkan kepada para wisatawan berdasarkan kesepakatan mereka hanya Rp10 ribu per orang, bukan menghitung jenis kendaraan yang digunakan pengunjung.

“Untuk di gerbang itu, karcisnya berlaku hanya Rp10 ribu per kepala, bukan hitung per kendaraan,” tegasnya dalam sambungan telepon.

Lutping menegaskan, jumlah retribusi Rp10 ribu per orang ini tidak diberlakukan secara umum. Pasalnya, jika mereka menjumpai rombongan wisatawan yang menggunakan mobil dan memuat 7 orang wisatawan atau lebih, Pengelola Pantai Toronipa tidak memberlakukan retribusi secara keseluruhan.

“Yang sebenarnya 7 orang harus membayar Rp70 ribu, itu hanya dimintai retribusi Rp40 ribu. Tapi ada orang juga yang senang dan kasih uang Rp50 ribu, mereka tidak ambil lagi kembaliannya. Kalau kita mau minta sampai Rp70 ribu itu, kan kasian juga pengunjung jangan sampai mahal kemudian mereka tidak datang lagi,” tambahnya.

Contoh lainnya, pasangan suami-istri (pasutri) yang menggunakan sepeda motor dan membawa anak yang masih kecil, Pengelola Pantai Toronipa hanya mengenakan retribusi kepada ayah dan ibunya saja. Artinya, hanya Rp20 ribu yang wajib dibayarkan pengunjung tanpa memberlakukan bujet kepada anak mereka.

Selanjutnya, ketika kendaraan dan wisatawan masuk di dalam kawasan pantai, pengelola tak lagi tahu menahu soal adanya biaya parkir, retribusi tambahan ataupun dugaan pungli yang ramai diperbincangkan warga di media sosial (medsos). Pihak pengelola bersama aparat kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pungutan parkir terhadap kendaraan yang masuk.

“Kalau parkiran itu, sepengetahuan kami tidak ada biaya parkiran di dalam. Kami tidak ada hubungannya dengan itu, dan itu sudah diimbau lewat kapolsek, kelurahan,” bebernya.

Dia mengaku, bujet yang menjadi pertanggungjawaban atau laporan pengelola hanya bersumber dari uang masuk yang dihitung sebesar Rp10 ribu saja, bukan parkiran, gazebo atau yang lainnya.

Hanya saja, lanjut Lutping, kawasan Pantai Toronipa adalah kawasan pemukiman penduduk sekitar dan masyarakatlah yang mengelola maupun merawat sendiri kawasan pantai tersebut.

Olehnya itu, masyarakat atau pemilik lahan kerap kali menawarkan jasa sewa tempat parkir, gazebo, tikar, kamar mandi, dan WC umum untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Tarifnya juga bervariasi, bisa berkisar Rp5 ribu sampai Rp50 ribu.

Terkait itu, Pengelola Pantai Toronipa tidak masuk diranah sewa menyewa tersebut sebab, masyarakat sekitar yang menerapkan bujet sesuai dengan harga yang mereka inginkan sendiri.

“Gazebo dan tikar itu yang punya lahan yang sediakan, pasti harganya bervariasi. Tergantung, mereka sewakan berapa tetapi kalau tidak mau gunakan, tidak apa-apa juga,” katanya.

Untuk mengantisipasi keresahan wisatawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Sultra, Belli Harli Tombili mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Konawe, Dispar Konawe dan Pengelola Pantai Toronipa untuk membicarakan serta mengatur pengelolaan kawasan Pantai Toronipa.

“Saya sudah komunikasi sama beliau (Sekda Konawe), nanti selesai tugas luar, Pemprov dan Pemkab akan pertemuan terkait masalah Toronipa. Perlu memang duduk bersama lagi semua pihak, karena Toronipa berbeda dengan Bokori yang semua sudah jelas pengelolaannya,” pungkasnya.