Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Kendari

DJPb Sultra: Realisasi Belanja APBD per 31 Oktober 2022 Sebesar Rp13,5 Triliun

DJPb Sultra: Realisasi Belanja APBD per 31 Oktober 2022 Sebesar Rp13,5 Triliun
Suasana press release Kemenkeu Satu Provinsi Sultra. Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (29/11/2022).

Kendari – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra per 31 Oktober 2022 yaitu sebesar Rp13.505,23 M atau Rp13,5 Triliun.

Realisasi tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai dengan realisasi belanja daerah di Pemerintah Daerah (Pemda) lingkup Sultra yakni sebesar Rp5.497,17 M.

Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terus mendorong Pemda lingkup Sultra untuk segera memenuhi dokumen persyaratan penyaluran dan mempercepat penyaluran bansos, realisasi belanja barang & modal melalui percepatan lelang barang dan jasa sebagai faktor yang dapat mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Adib Adli.
Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Adib Adli. Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (29/11/2022).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJPb Sultra, Adib Adli mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi belanja dan pencapaian output melalui ND-75/WPB.28/2022 tanggal 24 Januari 2022 hal langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022.

“Kanwil DJPb Sultra secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong satuan kerja agar segera melaksanakan akselerasi belanja pada periode berikutnya khususnya untuk belanja barang dan belanja modal,” katanya, Selasa (29/11/2022).

Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp14,55 triliun. Belanja TKDD tumbuh positif ditopang dana transfer ke daerah yaitu realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih tinggi akibat peningkatan kepatuhan daerah dalam pemenuhan dokumen.

Baca Juga:  Telan Anggaran Rp400 M, Pembangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sultra Dimulai Besok Subuh

“Penyaluran Dana Desa masih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur dan revisi APBDes sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190 Tahun 2021,” imbuhnya.

Kanwil DJPb & KPPN terus mendorong pemda untuk mempercepat penyaluran Dana Desa & Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam rangka memperkuat Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, nilai realisasi tahun 2022 masih rendah disebabkan sampai sekarang pemda masih melaksanakan proses melengkapi dokumen capaian output serta penyaluran dari dinas.

“Beberapa pemda yang mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman tidak seluruhnya merealisasikan karena dana sharing yang harus disediakan oleh pemda pada APBD lebih besar daripada nilai DAK Fisik,” jelasnya.

Kinerja penyaluran DAK Non-Fisik ditopang oleh perbaikan mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) langsung ke rekening sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring pemulihan ekonomi yang makin kuat dan implementasi reformasi struktural. Sampai dengan akhir Oktober 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp2.694,84 miliar.

Penerimaan Pajak tercapai sebesar Rp2.675,54 miliar, naik sebesar Rp919 miliar (52,53%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jenis pendapatan yang mengalami peningkatan paling besar adalah Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai kenaikan sebesar Rp907 miliar (133,20%) menjadi Rp1.412,43 miliar pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan perpajakan pada tahun ini juga didorong atas kenaikan harga nikel di pasar dunia.

ADVERTISEMENT
Baca Juga:  Wali Kota Kendari Sebut Aktivitas Jual Beli di Pasar Nambo Tidak Terjalin Baik

Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Oktober 2022 mengalami surplus Rp19,3 Miliar. Penurunan Penerimaan Bea dan Cukai dipengaruhi penetapan pengembalian pendapatan (restitusi) bea masuk yang telah disetujui sebesar Rp128 M pada bulan Mei 2022.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp637,74 miliar. Peningkatan penerimaan juga terjadi pada sektor PNBP yang berasal dari peningkatan aktivitas pelabuhan, bandar udara, biaya pendidikan, setoran pengembalian belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), izin keimigrasian, penerbitan surat-surat kendaraan bermotor dan pengesahan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten