Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Education

Pemecatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi 16 Tahun di Kendari Diduga Teroganisir

Pemecatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi 16 Tahun di Kendari Diduga Teroganisir
Guru honorer yang dipecat setelah 16 tahun mengabdi, Wa Ode Sunartin saat mengeluh di depan anggota DPRD Kendari. Foto: Herlis Ode Mainuru/Kendariinfo. (16/1/2023).

Kendari – Guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun di Sekolah Dasar (SD) Negeri 92 Kendari bernama Wa Ode Sunartin dipecat oleh kepala sekolah pada Selasa (10/1/2023). Pemecatan itu diduga teroganisir sebab, ia menemukan sejumlah kejanggalan sebelum pemecatan itu dilakukan.

Di hadapan anggota DPRD Kota Kendari, ia menceritakan sejumlah kejanggalan yang dialami. Awalnya, pada Agustus 2022, ada pendataan guru non-ASN untuk mengikuti seleksi PPPK. Saat itu, semua guru honorer di SD Negeri 92 Kendari diminta untuk mengumpulkan berkas berupa, SK Pengabdian, ijazah, KTP, dan kartu keluarga. Berkas tersebut dikirim dalam bentuk file dan diinput oleh pihak sekolah.

Setelah diinput, data-data itu diteruskan ke pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari.

Suasana RDP di aula Kantor DPRD Kota Kendari.
Suasana RDP di aula Kantor DPRD Kota Kendari. Foto: Herlis Ode Mainuru/Kendariinfo. (16/1/2023).

Selanjutnya, Wa Ode Sunartin membuat akun pendataan data non-ASN tetapi ia tidak bisa memasuki kolom website karena ada keterangan yang muncul bahwa data-data yang bersangkutan belum terdaftar sama sekali.

“Saat itu, saya sudah kirimkan semua data-data saya lengkap dalam bentuk PDF, tetapi keterangan yang muncul begitu, saya belum terdaftar di BKSDM tempat menginput, tiga kali saya coba, begitu terus hasilnya,” katanya, Senin (16/1/2023).

Untuk mengetahui penyebabnya, guru honor tersebut menemui operator yang melakukan penginputan data di BKSDM Kota Kendari.

Sesampainya di sana, ia bertemu dengan operator bernama Sumiati. Ia bertanya penyebab tidak bisa membuat akun untuk mendaftarkan sebagai tenaga didik non-ASN.

“Operator menjawab, mohon maaf bu guru, nama anda itu ditendang balik dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena tanggal lahirnya salah. Yang seharunya 24 Mei 1985 berubah menjadi 11 Juli 1985,” kata Sunartin menirukan jawaban operator di BKSDM Kota Kendari.

Untuk memperbaiki kesalahan itu, Wa Ode Sunartin langsung memperlihatkan KTP dan kartu keluarganya. Data kelahiran guru honor tersebut langsung disesuaikan saat itu juga.

Beberapa hari kemudian, ia membuat akun belajar di website. Tetapi, ia kaget karena SK Pengabdian dan ijazahnya yang diinput oleh BKSDM berdasarkan data-data dari pihak sekolah berbeda dengan yang asli.

Baca Juga:  Mengenal IEA Korwil Sultra, Relawan Kemanusiaan Pengawal Ambulans

“Pada saat saya mau buat akun, ijazahku itu yang terdaftar SMP dan SK Pengabdianku itu tahun 2021. Padahal saya ijazah D2 dan SK Pengangkatan Wali Kota Kendari tahun 2012,” tambahnya.

Beruntung, dia meminta bantuan temannya untuk menggantikan data-data yang keliru itu dengan data yang sebenarnya. Walhasil, semua berjalan lancar, Wa Ode Sunartin pun berhasil membuat akun belajar di website tersebut.

Selanjutnya, Wa Ode Sunartin berencana mengikuti tes seleksi PPPK. Saat melakukan pendaftaran via online, ia melihat namanya terdaftar sebagi calon PPPK prioritas III, artinya ia berpotensi lulus karena telah mengabdi di atas 3 tahun, sedangkan di SD Negeri 92 Kendari itu, ia telah mengabdi selama 16 tahun lalu lamanya. Statusnya di sekolah tersebut juga masih sebagai guru kelas.

ADVERTISEMENT

“Tiba-tiba dataku ditarik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang semula sebagai guru kelas diubah dan dikunci menjadi guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Akhirnya, saya sudah tidak bisa lanjut mendaftar sebagai PPPK karena itu, ” kesalnya.

Wa Ode Sunartin mempertanyakan itu di dinas terkait. Saat itu, ia menemui salah satu operator di diknas tetapi, untuk mengganti status guru Mata Pelajaran PJOK ke guru kelas, harus ada persetujuan dengan Kepsek SD Negeri 92 Kendari dan operator sekolah yang menginput data.

Pihak dinas pun meminta ketiganya untuk bertemu di BKSDM Kota Kendari. Namun, pertemuan tersebut batal dilakukan karena kepala sekolah lebih dulu pulang, sebelum operator tiba di kantor tersebut.

Selanjutnya, Wa Ode Sunartin menemui kepsek di ruangannya untuk meminta bantuan agar status guru Matpel PJOK diubah menjadi guru kelas. Tetapi, kepsek berdalih bahwa harus bertemu dengan pihak dinas.

“Saya merasa dipimpong di situ, saya menghadap kepsek justru diarahkan ke dinas, saya menghadap dinas justru disuruh ketemu kepsek, karena waktunya diulur-ulur terus, pendaftaran calon PPPK itu akhirnya ditutup. Saya tidak bisa lagi melanjutkan itu,” bebernya.

Baca Juga:  Sentil Kinerja Satpol PP, Ketua Komisi II DPRD Kendari: Kalau Tidak Mampu Sebaiknya Mundur

Wa Ode Sunartin hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Bahkan, ia sempat dijanjikan oleh kepsek akan dibantu saat penerimaan PPPK tahun depan dengan memegang salah satu kelas di SD Negeri 92 Kendari. Artinya, ia harus bersabar di tahun tersebut sembari menunggu pendaftaran PPPK tahun berikutnya.

Bukannya menepati janji, kepsek justru mengadakan rapat dan mengundang instansi terkait termasuk pengawas lapangan. Dalam rapat yang dilakukan di ruang dewan guru, pengawas lapangan mengatakan bahwa ijazah D2 tidak lagi dibolehkan menjadi guru honor di sekolah tersebut. Dasarnya SK Wali Kota Kendari.

“Secara tidak langsung, saya akan dikeluarkan mi ini karena ijazah ku D2,” tambahnya.

Atas dasar itu, Wa Ode Sunartin mengadu ke DPRD Kota Kendari. Dalam RDP pertama yang dilakukan dengan menghadirkan Kepsek SD Negeri 92 Kendari, pihak dinas pendidikan, dan pejabat lainnya, solusi yang ditawarkan DPRD adalah memberikan kelas kepada guru honor tersebut agar dimudahkan saat tes PPPK ke depan.

Beberapa hari usai RDP, Kepsek SD Negeri 92 Kendari mengadakan rapat internal. Ternyata, rapat tersebut mengucilkan Wa Ode Sunartin dan ia dituduh suka melaporkan aktivitas guru di luar sekolah. Bahkan, beberapa guru tiba-tiba membuat petisi yang berisi menolak Wa Ode Sunartin untuk mengajar lagi di sekolah tersebut.

“Sampai pada 10 Januari 2023, saya akhirnya dipecat dengan alasan-alasan yang tidak saya terima,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala SD Negeri 92 Kendari, Siti Murni saat ditemui Kendariinfo usai RDP di DPRD Kota Kendari pada Senin (16/1), enggan berbicara. Ia beralasan belum fokus berkomentar, tetapi akan memberikan statement-nya di kemudian hari.

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten