Pj. Bupati Mubar Rencanakan Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka di Latompe
Muna Barat – Bahri, Penjabat (Pj.) Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), sedang merencanakan pembangunan pabrik tepung tapioka di wilayahnya. Keseriusan rencana tersebut ditunjukkan Bahri dengan meninjau langsung lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan pabrik di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Minggu (2/10/2022) lalu.
Bahri mengatakan bahwa lokasi di Desa Latompe cukup potensial karena dekat dengan sumber mata air. Sebab, dalam aktivitas pabrik tepung tapioka membutuhkan air yang melimpah. Selain itu, lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan pabrik cukup jauh dari pemukiman warga. Dia menyebut, pembangunan pabrik tersebut akan mulai berjalan pada 2023.
“Lokasi yang dibutuhkan lima hektare. Lima hektare lahan yang dibutuhkan itu (harus) dekat dengan mata air dan jauh dari pemukiman. Desa Latompe salah satu daerah yang potensial. 2023 (pembangunan pabrik) sudah jalan,” kata Bahri saat ditemui di lokasi peninjauan lahan di Desa Latompe, Minggu (2/10).
Saat ini rencana pembangunan pabrik sudah masuk pada tahap penandatanganan persiapan penetapan calon petani dan calon lahan (CPCL). Pada tahap awal, Pemda Mubar akan menyiapkan lokasi terlebih dahulu sekaligus memberi modal kepada 1.250 petani untuk menanam ubi kayu di lahan masing-masing.
“Kita sudah masuk ke tahap penandatanganan persiapan penetapan CPCL-nya, siapa saja masyarakat yang mau ikut karena perusahaan (butuh) 1.250 hektare. Jadi masing-masing masyarakat satu hektare per orang. Nanti kita bagi per desa yang penting masyarakat bersedia mengikuti program untuk tanam ubi,” ujarnya.
Perusahaan yang bakal membangun pabrik tepung tapioka adalah PT Mubar Agro Sejahtera. Menurut Bahri, sistem kerja sama antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat berbasis kemitraan. Di mana perusahaan akan membeli ubi kayu dari masyarakat melalui perantara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Antara masyarakat, Pemerintah Mubar yang akan diwakilkan BUMD, dan pabrik. Jadi yang menjual ubi milik petani ke pabrik adalah BUMD supaya tidak ada lagi kesulitan kita menjual karena jatuh harga. Nanti akan ditampung BUMD,” jelasnya.
Namun sebelum adanya pabrik, masyarakat yang mengajukan untuk mengikuti program tersebut harus terlebih dulu menanam ubi. Mereka yang hendak mengikuti program tersebut bisa menggunakan lahan sewaan atau pinjaman, tanpa harus menunjukkan legalitas tanah berupa sertifikat.
“Lahan itu tidak harus menunjukkan sertifikat, yang penting dia punya lahan, apakah lahan itu milik sendiri atau dia sewa. Itu persyaratan. KTP-nya harus Muna Barat. Kalau dia bangun di bulan delapan, berarti kita tarik mundur, berarti kita sudah menetapkan CPCL masyarakat mana yang menanam duluan,” ungkapnya.
Jika lokasi yang diajukan Pemda Mubar disetujui pihak perusahaan, mereka akan segera membangun pabrik. Bahri mengaku, Pemda Mubar juga akan menyiapkan akses berupa jalan dengan lebar delapan meter dari perkampungan menuju pabrik jika lokasi yang diajukan disetujui perusahaan.
“Kewajiban saya selain membentuk BUMD, membuka dua jalur akses jalan dari depan ke sini. Dia punya listrik sendiri, pakai batu bara nanti. Dia punya limbah itu ramah lingkungan,” pungkasnya.
