Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Pemerintah

Pj. Wali Kota Kendari: Ada Rp150 Miliar Bansos, Jangan Salah Sasaran

Pj. Wali Kota Kendari: Ada Rp150 Miliar Bansos, Jangan Salah Sasaran
Suasana rapat Forkopimda Kota Kendari yang dibuka oleh Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu. Foto: Hasmin Ladiga/Kendariinfo. (28/11/2022).

Kendari – Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengharuskan seluruh masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) diverifikasi dengan benar agar tidak salah sasaran.

Hal tersebut disampaikan saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kendari di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (28/11/2022).

“Ada sekitar Rp150 miliar bantuan yang digelontorkan untuk masyarakat, kalau itu salah sasaran, maka yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat adalah camat dan lurah karena yang tahu masyarakatnya adalah lurah kemudian diverifikasi oleh camat,” katanya.

Asmawa mengimbau pejabat-pejabat pada Forkopimda Kota Kendari untuk memberikan pelayanan yang seadil-adil kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Kendari.

“Tugas paling utama kita adalah pelayanan, tidak ada tugas lain di atas itu, oleh karenanya harus dalam konteks menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya,” ujarnya.

Pj. Wali Kota Kendari menegaskan untuk tidak ada diskriminasi dalam pelayanan publik di Kota Kendari, di mana masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah harus sama-sama dilayani dengan baik.

“Kalau ada masyarakat yang datang dengan jas dan dasi, kemudian ada masyarakat yang datang hanya dengan kaus dan sandal misalnya, tidak ada lagi diskriminasi mereka sama, harus dilayani dengan sama pula,” tugasnya.

Asmawa juga menginginkan para pejabat lingkup Forkopimda Kota Kendari untuk senantiasa memperhatikan tugas dan wewenangnya agar nantinya tidak ada miskomunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Baca Juga:  Masyarakat Tolaki Kenang Peristiwa Sedarah hingga Malam di Kendari

“Manakala masih ada masyarakat kita yang masih kesulitan untuk makan sehari-hari maka keberadaan pemerintah di daerah itu harus dipertanyakan,” tambahnya.

Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten